Strategi Pengawasan Keuangan untuk Meningkatkan Otonomi Khusus di Kalianda
Pemerintah Kabupaten Kalianda terus berupaya untuk meningkatkan otonomi khusus di daerah ini. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan strategi pengawasan keuangan yang efektif. Dengan pengawasan keuangan yang baik, diharapkan anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara efisien dan transparan.
Menurut Bambang Hermanto, seorang pakar keuangan daerah, pengawasan keuangan merupakan kunci utama dalam mencapai otonomi khusus yang berkualitas. “Tanpa pengawasan keuangan yang baik, risiko penyalahgunaan anggaran akan semakin besar. Oleh karena itu, penerapan strategi pengawasan keuangan yang tepat sangat diperlukan,” ujarnya.
Salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah dengan meningkatkan keterbukaan informasi keuangan daerah. Hal ini penting agar masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran oleh pemerintah dengan lebih mudah. Dengan demikian, akan tercipta akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Rina Wijaya, seorang aktivis masyarakat di Kalianda, keterbukaan informasi keuangan juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. “Dengan mengetahui secara jelas bagaimana anggaran daerah digunakan, masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik yang membangun bagi pemerintah,” katanya.
Selain itu, perlu pula adanya mekanisme pengawasan internal yang kuat di setiap unit kerja pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran dari dalam. Dengan adanya pengawasan internal yang baik, diharapkan potensi kerugian keuangan dapat diminimalisir.
Dalam mengimplementasikan strategi pengawasan keuangan, Pemkab Kalianda perlu bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan keuangan dilakukan secara profesional dan independen.
Dengan menerapkan strategi pengawasan keuangan yang efektif, diharapkan otonomi khusus di Kalianda dapat semakin meningkat. “Pengawasan keuangan yang baik adalah pondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan,” tutup Bambang Hermanto.